JAKARTA,situsriau.com- Kisruh Partai Demokrat tampaknya tak akan menjadi urusan pemerintah karena itu dinilai internal partai.

Seeprti diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD, sikap pemerintah saat ini sama seperti kasus PKB Gusdur dan PKB Cak Imin saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden. Menurut dia, saat itu, pemerintahan SBY tak melakukan pelarangan ketika terjadi dualisme kepengurusan PKB

"Sama juga dengan sikap pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," kata Mahfud MD lewat twitternya, Sabtu (6/3/2021).

Menurut Mahfud, sikap yang sama juga dilakukan pemerintah era Presiden Megawati Soekarnoputri yang tidak melarang kegiatan kader PKB yang ingin ambil alih PKB dari Gusdur pada tahun 2003 lalu.

"Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gusdur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Kendati Moeldoko yang ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB merupakan Kepala Staf Kepresidenan dan bukan kader PArtai Demokrat, Mahfud tetap menganggap KLB Sumut ini bukan masalah hukum melainkan masalah internal partai. 

"Namun apabila sudah menjadi masalah hukum pemerintah akan turun tangan," ungkapnya.(sr3,int)