PEKANBARU,situsriau.com - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengharapkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kanwil Provinsi Riau dapat bersinergi dengan Pemprov Riau dalam penegakan hukum di Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Menkumham RI Yasonna H Laoly saat kunjungan kerja dalam kegiatan penutupan rapat koordinasi evaluasi kinerja di wilayah Kanwil Menkumham Riau, berlangsung di kantor Kemenkumham wilayah Riau, Sabtu (24/9/22).

"Kami yakin dan percaya bahwasanya Kemenkumham Provinsi Riau dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang penegakan hukum di Provinsi Riau," ujarnya.

Wagubri menyebutkan melalui kegiatan rapat koordinasi evaluasi kinerja di Kemenkumham wilayah Riau menjadi penyemangat bagi seluruh satuan kerja maupun lembaga khususnya di lingkungan Kemenkumham Riau untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Selain itu Ia menginginkan, adanya perubahan model perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang kondusif bagi terciptanya demokrasi yang bersih, akuntabel efektif dan efisien di lingkungan Kemenkumham Riau.

"Semoga kedatangan bapak Menkumham menjadi motivasi bagi kita semua dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi, tidak hanya di lingkungan Kemenkumham Riau tapi juga di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," ujarnya.

Wagubri menginginkan kegiatan rapat koordinasi di lingkungan Kemenkumham akan mendorong terciptanya budaya yang positif dan kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Kemudian terangnya, untuk mewujudkan budaya kerja yang lebih baik dan berkualitas,maka memerlukan tahapan dan proses yang berkelanjutan. Sehingga diperlukan komitmen dari seluruh lapisan aparatur mulai dari pimpinan sampai level individu.

"Penerapan nilai-nilai budaya baru yang telah disepakati agar mampu menciptakan kualitas kinerja yang lebih baik," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Edy Nasution mengajak kepada semua pihak untuk saling memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi demi mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih di wilayah Riau. (mcr/ip/nb)