PEKANBARU, situsriau.com - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, membantah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru-guru di sekolah binaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dipotong. Menurutnya, ada kesalahan pengertian terhadap TPP.

"Sebetulnya saya rasa ini bukan pemotongan. Hanya saja ada miss interpretasi. Jadi itu buka pemotongan TPP," kata Arsyadjuliandi yang akrab disapa Andi Rahman di Pekanbaru, Kamis (11/5/17).

Andi telah meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamsol, menjelaskan dengan rinci mengenai pengurangan TPP tersebut. "Kalau kita (Pemprov Riau, red) ingin memotong atau apa itu namanya. Hanya saja ini soal miss interpretasi saja," ujar Andi.

Sementara itu, Kepala Bidang Data dan Pengembangan Pendidikan Disdik Riau, Ahyu Suhendra, mengetakan TPP itu bukanlah hak Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, hak ASN adalah gaji.

"Kendati bukan hak, Pemprov Riau tetap memberikan TPP kepada guru-guru di sekolah binaan Pemprov Riau. Tapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," terangnya.

Ahyu menjelaskan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengalihkan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dari kabupaten/kota ke provinsi, maka ada 8 ribu lebih guru yang gajinya ditanggung Pemprov Riau.

"Termasuk TPP-nya. Kita harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar ada pemerataan," katanya.

Karena itu, kata Ahyu, Gubernur Riau tidak bisa dipersalahkan jika ada pengurangan terhadap TPP guru-guru sekolah binaan yang berjumlah 200-an orang itu. "Pertama, kita bicara soal kemampuan keuangan daerah," katanya.

"Kedua, kita tidak tahu kriteria atau kualifikasi seorang guru bisa menerima TPP lebih besar dari yang lain kecuali membedakan pangkat dan jabatan," tambahnya. (sr5, in)