JAKARTA, situsriau.com - Ribuan buruh berunjukrasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/9/16) kemarin. Salah satu tuntutan mereka adalah meminta pemerintah mencabut kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak.

Para pekerja itu merasa tax amnesty hanya menguntungkan pengusaha, bukan buruh. "Undang-Undang Tax Amnesty melukai kaum buruh. Tetapi ada orang puluhan tahun tidak membayar pajak diampuni," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal di depan Istana Merdeka.

Menurut Iqbal, buruh yang taat pajak ditekan pemerintah dengan rezim upah murah melalui UU Nomor 78 Tahun 2015. Namun para pengusaha yang dinilai 'penjahat pajak' malah diampuni.

"Itulah fakta pemerintahan Jokowi gagal. Lebih membela para pemilik modal. Dana-dana korup megaproyek akan diampuni ketika mereka ikut tax amnesty," ucap Iqbal.

Ia menambahkan, tax amnesty tidak menelusuri latar belakang dana pemiliknya. Pemerintah dinilai membuat jaring besar agar dapat 'menangkap ikan'.

"Hari ini tiba-tiba kami disuruh mendaftar berapa motor yang kita beli. Kenapa kemudian harus diikutkan tax amnesty lagi. Kami bayar pajak ganda. Buruh menyerukan upah minimum naik agar kami bisa membayar pajak," tutur Iqbal.

Selain menuntut pencabutan tax amnesty, buruh yang mengatasnamakan Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) juga menyerukan sejumlah tuntutan lainnya. Mereka menuntut adanya kenaikan upah sebesar Rp650 ribu dan menolak tenaga kerja asing.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, kebijakan pengampunan pajak memiliki banyak manfaat, terutama untuk ekonomi negara. "Yang paling dirasakan pada saat ini, sederhananya kan begini. Satu, budget APBN yang kemarin sempat ada lubang, itu akan segera tertutupi, karena ada tambahan pendapatan dari pajak. Kedua, kita lihat hari ini currency kita menguat, dan itu artinya daya beli kita kuat," katanya.

Selain itu, lanjut Pram, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia juga membaik berkat kebijakan tax amnesty. Kebijakan ini juga mendorong meningkatnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

"Dan yang lebih dari semua itu adalah trust, kepercayaan publik, kepercayaan dunia kepada Indonesia, dunia usaha itu, sekarang sangat deras sekali. Dan kami meyakini pasti akan ada capital inflow karena pemerintah bisa mengkonsolidasikan dengan baik hal itu," jelasnya. (sr5, in)