JAKARTA, situsriau.com - Sekitar 75 ribu hingga 85 ribu orang akan ikut serta dalam aksi unjuk rasa pada peringatan Hari Buruh atau May Day di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/5/18) besok. Mereka akan menyuarakan sejumlah tuntutan.

"Sekitar 75-85 ribu itu estimasi massa yang ikut aksi di Istana, sedangkan untuk seluruh Indonesia jumlahnya sekitar 200 ribuan," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, seperti dilansir tempo.co, Minggu (29/4/18).

Gani menjamin aksi buruh kali ini akan berlangsung damai seperti tahun-tahun sebelumnya. "May Day akan tetap berlangsung damai dan aman. Saya sudah delapan tahun menjadi pemimpin aksi dan tidak pernah terjadi bentrokan besar," katanya.

Seperti diketahui, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono resmi menandatangani peraturan presiden yang menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional, pada Juli 2013. Seluruh dunia juga memperingati 1 Mei sebagai Hari Buruh.

Aksi May Day 2018, ujar Gani, akan digelar di depan Istana Negara, mulai pukul 09.00 WIB. Massa diperkirakan akan berasal dari daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, atau Jabodetabek serta dari Jawa Barat.

Gani sudah menyiapkan berbagai isu yang akan diangkat dalam peringatan May Day. Selain menyangkut buruh pada umumnya, KSPSI akan menyuarakan nasib ojek online atau driver online. "Karena mereka juga bagian dari perjuangan kami," katanya.

Selain itu, ujar Gani, isu yang diangkat tidak jauh-jauh dari mengkritisi peraturan-peraturan pemerintah. Pertama, ihwal metode pengupahan. Khususnya, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan yang menghilangkan survei gaji upah layak. "Bagaimana kita tahu kebutuhan buruh di suatu daerah, kalau tidak ada survei skala upah," ujarnya.

Kedua, KSPSI menuntut revisi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengaturan Tenaga Kerja Asing. "Kami tidak menolak Perpres ini, tapi menginginkan ada poin yang secara jelas mengatur tentang pengawasan tenaga kerja asing atau TKA," ujarnya.

Seperti diketahui, banyak pihak yang mengkhawatirkan Perpres TKA ini akan memudahkan jalan pekerja asing, termasuk buruh kasar, masuk ke Indonesia. Salah satu kritik muncul dari ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira.

Menurut Bhima, alasan pemerintah mempekerjakan pekerja asing untuk menyederhanakan regulasi, akan terbentur dengan fakta mayoritas pekerja buruh di Indonesia yang berpendidikan rendah. "Kita tidak bisa bersaing karena 60 persen buruh ini lulusan SMP," ujarnya.

Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menjamin hal itu tidak akan terjadi. Sebab, regulasi yang dibuat pemerintah tidak membuka ruang sedikit pun untuk TKA buruh kasar masuk dan mengambil pekerjaan 60 persen buruh lulusan SMP tersebut.

"Kalau dari sisi implementasi di lapangan, pasti ada kasus TKA ilegal, tapi itu kasus jangan di-generalisir. Pemerintah pasti menindaklanjuti setiap kasus tersebut," ujarnya.

Hanif juga mengklaim penciptaan tenaga kerja di dalam negeri selama 3,5 tahun pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau Jokowi-JK, sudah melampaui target. Janji kampanye keduanya menciptakan lapangan kerja 10 juta selama lima tahun.

Hanif memaparkan, jumlah penciptaan dan penempatan lapangan kerja di berbagai bidang pada 2014 berjumlah 2,6 juta dan 2015 berjumlah 2,8 juta. Kemudian 2016 berjumlah 2,4 juta dan 2017 berjumlah 2,6 juta. "Kalau ditotalkan, sudah mencapai 10,4 juta, sudah melebihi target," ujar Hanif.

Selain itu, Hanif menyebut angka pengangguran Indonesia saat ini 5,5 persen. "Angka ini yang paling rendah sejak Indonesia memasuki masa reformasi," ujarnya.

Namun, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2018, angka pengangguran terbuka ditargetkan bisa ditekan hingga 5,3 persen. Dalam APBN 2017, tingkat pengangguran terbuka dipatok 5,6 persen.

Hanif pun berharap peringatan Hari Buruh diselenggarakan dengan riang gembira. Serikat buruh, katanya, harus berjuang dengan rasa riang gembira. "Karena itu, silakan isi dengan kegiatan positif. Yang mau demo juga silakan saja asalkan tertib," ujarnya. (sr5, in)