JAKARTA, situsriau.com - Usulan kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta menuai polemik. Kali ini, penolakan datang dari masyarakat dengan petisi 'Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI'.
Petisi yang diunggah di website www.change.org tersebut beredar ramai di jagat maya. Petisi diunggah sejak Kamis 3 Desember 2020 malam itu sudah ditandatangani lebih dari seribu orang hingga Jumat 4 Desember 2020 pagi.
Petisi itu dibuat oleh Miraj Yusuf Al Farisy yang ditujukan kepada DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta. Dalam pesannya, Miraj menuliskan kegelisahan dirinya mendengar kenaikan gaji dan tunjangan wakil rakyat di tengah rakyat yang kesulitan karena pandemi.
"Pekan ini hati saya seperti tersayat mendengar kabar gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI bakal dinaikkan gila-gilaan," tulisnya seperti yang dikutip dalam petisi, Jumat (4/12/20).
Sebelumnya, anggota DPRD sudah menerima Rp129 juta setiap bulan, belum lagi tunjangan-tunjangan lain. Dari berita-berita terpercaya, kata Miraj, total gaji, tunjangan, dan dana kegiatan per Anggota DPRD akan naik, dari sekitar Rp 2,7 miliar menjadi sekitar Rp 8,38 miliar per tahun.
Artinya, lanjut Miraj, tiap anggota DPRD memperoleh hampir Rp 700 juta per orang per bulan dari dana APBD. Total anggaran mencapai Rp 888,68 miliar untuk 106 anggota. Sedikit lagi 1 triliun!
Sementara, ada banyak warga Jakarta yang setiap hari hanya bisa membawa pulang Rp50 ribu ke rumah. Sebulan, cuma Rp1,5 juta.
"Di masa pandemi ini, banyak sekali rakyat Jakarta yang terpuruk.Di-PHK atau dirumahkan atau usaha mereka amblas. Kok ini para anggota DPRD justru menaikkan gaji dan tunjangan buat diri mereka sendiri?," keluhnya.
"Mohon diingat, kenaikan gaji dan tunjangan itu menggunakan uang pajak rakyat. Kami, sebagai rakyat, tidak ikhlas uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan," tambahnya.
Miraj berharap hati para anggota DPRD terketuk. Orang-orang yang terpuruk karena pandemi itu nyata. Tinggal tidak jauh dari mereka berkantor.
"Saatnya nurani bicara. Tolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta!," serunya di cakaplah.
Beragam komentar mendukung petisi tersebut. Diantaranya yaitu Seno Andy Pratomo.
"Sangat tidak mencerminkan perikemanusiaan,Saat masyarakat berjuang untuk bebas dari pandemi, mereka memupuk gaji,, Semoga kau ingat akan Tuhanmu," tulisnya.
"Sesuatu yg diluar kepantasan dan kewajaran. Apalagi disaat rakyat sedang sgt menderita karena pandemi Covid-19. Harus ditolak !," sambung Thobias Djadji. (sr5, oz)
Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap. |
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com ----- |
.jpg)
