Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara untuk mendukung pembangunan hingga ke polosok negeri, Bupati Rokanhulu H. Sukiman  bersama 298 kepala daerah lainnya mengikuti Rapat Rerja Nasional (">
Jum'at, 16 November 2018  
Bupati Rohul H.Sukiman Ikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018

Advetorial Rokan Hulu - - Kamis, 20/09/2018 - 17:54:08 WIB

JAKARTA, situsriau.com- Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara untuk mendukung pembangunan hingga ke polosok negeri, Bupati Rokanhulu H. Sukiman  bersama 298 kepala daerah lainnya mengikuti Rapat Rerja Nasional (Rakernas) Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta Kamis, (20/9/2018).

Dalam agenda nasional ini, Bupati Rokan Hulu didampingi Sekretaris Badan Pengelolaan Leuangan Aset Daerah Suharman Nasution S.Pi, Kepala Bidang Perbendaharaan Abdurrochim.SE Kasi Pengendalian dan Pengawasan BPKAD Ayatullah. S.Sos, Kasi Pengolahan Data dan Pelaporan BPKAD Amirul. Amd.

Rapat Kerja Nasional  Akutansi dan pelaporan keuangaan pemerintah tahun 2018ini bertema "Pengelolaan keuangan negara yang sehat untuk Indonesia kuat". Agenda tersebut dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan dihadiri oleh para menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah, sekretaris jendral kementerian/ lembaga (KL), Aparat pengawasan interen pemerintah, akademisi, dan pimpinan institusi terkait.


"Pelaksanaan Rakernas ini diharapkan dapat terbangun komitmen dan semangat bersama untuk terus meninggkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan keuangan yang sehat akan mewujudkan Indonesia yang kuat, mandiri, dan daya saing dalam mencapai tujuan bernegara," harap Bupati Rohul H. Sukiman sesaat sebelum mengikuti agenda tersebut.

Dalam pidatonya, Mentri Keuangan RI Sri Mulyani menjelaskan, Rakernas di selengarakan untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transportasi pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menindaklanjuti amanat undang-undang nomor 8 tahun 2018 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN  tahun anggaran 2017 untuk memberikan apresiasi kepada Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini akuntabel, propesional.

Lanjutnya, tahun ini pemerintah memberikan penghargaan untuk 93 entitas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda)  Provinsi dan Kabupaten/ Kota  yang mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan pemeriksaan keuangan (BPK) sebanyak lima kali berturut-turut.

Sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 kembali memperoleh opini WTP, mempertahankan capaian opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPP tahun 2016.

"Capaian opini tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya," tutur Sri Mulyani dalam sambutannya.

Dijelaskannya, di tahun 2017 jumlah kementerian/Lembaga yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 K/L, dari sebelumnya 73 K/L pada tahun 2016.

"Sementara Pemda yang memperoleh opini tersebut meningkat menjadi 411 Pemda dari 374 Pemda pada tahun 2016. Peningkatan ini adalah indicator adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan Negara sebagai pondasi kuat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing," terang Sri Mulya. (Advertorial)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 0852-720-49-275 atau PIN BBM: 5513A781
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2017 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved