BATAM, situsriau.com - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi mengeluhkan tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat ke daerah yang selama ini selalu terjadi setiap tahunnya. Pasalnya, hal itu sangat mempengaruhi program-program pembangunan yang dibuat pemda.

Pada hal karena dana transfer yang bersumber dari DBH Minyak dan Gas (Migas) tersebut terhambat, maka berdampak pada alokasi belanja yang sudah dianggarkan dalam bentuk program kerja yang sudah direncanakan.

"Penyaluran DBH disalurkan menurut aturan mestinya triwulan. Tapi nyatanya terus terjadi tunda salur. Sehingga terjadi persoalan dalam penganggaran di daerah," kata Ahmad Hijazi saat menghadiri Fokus Group Discussion (FGD) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia, di Hotel Aston Batam, Senin (9/4/18).

Hijazi juga menyoroti alasan penundaan tunda salur, dalam hal ini pusat belum terlalu transparan. Diharapkan, persoalan dana transfer yang memang harusnya menjadi hak bagi daerah bisa diberikan sesuai dengan mekanisme.

Meski menyadari karena adanya penyesuaian keuangan karena sesuatu hal di pusat, namun khusus Riau keterlambatan dana transfer dari DBH disaat minimnya sumber-sumber pendapatan, menyebabkan Riau harus berusaha lebih keras dalam melakukan penyesuaian.

"Kalau tiga tahun lalu memang Riau selalu ada dana silpa yang tinggi, mencapai dua sampai empat triliun rupiah. Tapi belakangan, serapan selalu berjalan maksimal. Tahun ini silpa Riau yang tersisa jauh tidak sebesar tahun sebelumnya. Tapi persoalannya juga karena rendahnya asumsi pendapatan," papar Hijazi.

Selain itu, mantan Kadisperindag Kota Batam ini juga memaparkan lifting migas Riau yang cendrung terjadi penurunan.

Hadir pada kesempatan ini Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian RI, Montty Girianna, sejumlah Sekda kabupaten di Riau, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau termasuk sejumlah pejabat terkait dari Batam. (sr5, in)