JAKARTA, situsriau.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berkomitmen untuk melakukan penanganan terhadap konflik satwa liar dan manusia yang melibatkan multipihak.
Mulai dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur TNI dan POLRI, serta masyarakat dan bahkan awak media, sehingga upaya penanganan yang dilakukan berjalan baik.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar dalam acara peluncuran dan bedah buku Bonita Hikayat Sang Raja karya Haidir Anwar Tanjung oleh KLHK RI, di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/20).
“Sebagaimana kita ketahui bersama, konflik satwa liar dengan masyarakat masih terus terjadi, termasuk di wilayah Provinsi Riau. Khusus konflik Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera menempati jumlah kasus tertinggi. Sesuai data Balai Besar KSDA Riau sampai Oktober 2020 tercatat konflik Harimau Sumatera sebanyak 20 kasus dan Gajah Sumatera 37 kasus,” katanya.
Gubri menambahkan, konflik manusia dengan satwa liar ini merupakan masalah kompleks yang menimbulkan kerugian baik materi, bahkan pada beberapa kasus menyebabkan korban jiwa manusia atau terbunuhnya satwa liar.
Sehingga mengakibatkan akan muncul preseden buruk bagi kinerja dan dukungan masyarakat terhadap upaya konservasi satwa liar yang menjadi sorotan masyarakat global.
“Dalam kesempatan ini Kami juga mendorong agar pemerintah dan para pihak terus melakukan kajian, untuk lebih memahami kehidupan satwa liar terutama harimau, sehingga tindakan penanganan dan pencegahan konflik dapat dilakukan dengan lebih sistematis, berkelanjutan dan efektif,” ucapnya.
Syamsuar menerangkan, strategi yang tidak kalah penting dalam menangani konflik ini adalah perbaikan tata kelola kawasan konservasi dan upaya rehabilitasi maupun kebijakan restorasi ekosistem. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan mengembalikan fungsi hutan sebagai habitat satwa liar.
Ia menuturkan, munculnya konflik merupakan indikasi bahwa kawasan yang menjadi habitat dan wilayah jelajahnya terganggu. Sehingga satwa menjelajah sampai ke pemukiman dan perkebunan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya konflik.
"Salah satu Tujuan Pembangunan Provinsi Riau adalah untuk mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, yang kita canangkan dengan icon Riau Hijau," ungkapnya.
Gubri menambahkan, konsep pembangunan Riau Hijau selain mengedepankan upaya restorasi ekosistem ketimbang kegiatan ekstraktif, juga diarahkan pada perbaikan tutupan lahan dan kualitas daerah tangkapan air di wilayah hulu, dalam rangka mempertahankan dan memulihkan daya dukung lingkungan hidup, agar dapat kembali berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan.
"Pada tatanan strategi dan arah kebijakan, akan didorong upaya peningkatan konservasi SDA, keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas DAS serta rehabilitasi hutan dan lahan," ungkapnya.
Ia berkeyakinan dengan dukungan seluruh elemen, baik Kementerian/Lembaga terkait dan para pihak, upaya ini akan mampu mendukung komitmen Pemerintah dalam penyelamatan dan perlindungan satwa liar, sekaligus penyelesaian secara permanen kasus konflik satwa dan manusia.
"Pada gilirannya tatanan kehidupan masyarakat pun akan semakin baik di masa mendatang sejalan dengan kelestarian habitat satwa liar dan perbaikan kualitas lingkungan hidup," ucapnya. (sr5, in)
Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap. |
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com ----- |
