BAGANSIAPIAPI, situsriau.com - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rokan Hilir (Rohil), Drs H Jamiluddin, meminta dinas teknis membuat program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peraturan Daerah (Perda) yang ada harus dimanfaatkan dengan maksimal, perda pajak sarang burung walet ada tapi belum dijalankan.

"Persoalan PAD yang selalu menghantui tugas-tugas kita, makanya tidak usah berangan jauh-jauh karena yang didepan mata saja pajak sarang burung walet, di mana perdanya sudah ada  dan tinggal gebrakannya kita seperti apa," ujar Jamiluddin, di Bagansiapiapi,  baru-baru ini.

Menurutnya, saat ini sudah ada dinas-dinas teknis, coba dibuat program agar PAD sarang burung walet itu masuk. "Ini dari tahun ketahun nol semua, apa artinya perda yang sudah disahkan itu kalau tidak dimanfaatkan," jelasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Rohil itu mengharapkan, dinas teknis terkait benar-benar menjalankan tugasnya. Jika ada permasalahan dilapangan dalam menegakan perda segera laporkan. "Untuk itu, kita rencananya akan membentuk tim yustisi yang melibatkan pihak kepolisian, kodim serta kejaksaan.

"Dinas teknis terkait harus benar-benar menjalankan fungsinya, jika ada masalah segera laporkan. Perlu juga sosialisasi dinas teknis terhadap masyarakat yang punya penghasilan sarang burung walet," katanya.

Jamiluddin mengharapkan, agar tahun 2018 ini pajak sarang burung walet harus masuk PAD. Karena sebagian besar kecamatan, masyarakatnya memiliki usaha sarang burung walet. Untuk menerobos PAD dari sarang burung walet perlu koordinasi dengan tim yustisi.

"Saya berharap betul di tahun 2018 pajak sarang walet itu harus masuk, bayangkan saja berapa banyak sarang burung walet di Bagan, sekarang harga pasarnya naik, belum di Sinaboi, Pulau Halang, Bagan Sinembah, Panipahan dan lainnya," pungkasnya. (sr5, in)