PEKANBARU, situsriau.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti nasib 12 ribu honorer Rokan Hilir (Rohil) yang diberhentikan. Rombongan Komisi II yang diketuai Mardani Ali Seri mengaku prihatin atas nasib mereka.

Keperihatinan itu diungkapkan saat kunjungan kerja ke Pemrov Riau yang beragendakan pelaksanaan pelayanan publik di provinsi Riau. Tampak juga hadir Ketua Ombudsman Riau Ahmad Fitri dan kepala OPD di lingkup Pemprov Riau.

Dalam pertemuan tersebut sempat disinggung soal nasib 12.000 tenaga honorer yang diberhentikan Rohil. Masalah tersebut disinggung oleh anggota Komisi II DPRD, Tabrani Maamun.

Tabrani Maamun yang merupakan warga Rohil ini menyatakan pemberhentian ribuan tenaga honorer oleh Bupati Rohil ini sangat menyakitkan hati masyarakat Rohil. "Sekarang Rohil menjadi kota mati. Persoalan seperti ini perlu kita memanggil Staf Presiden supaya sampai ke presiden untuk dicarikan solusi, ini sangat menyakitkan hati," katanya.

Apalagi, menurutnya, pada tahun 2017 masih ada gaji honorer yang belum di bayar selama tiga bulan oleh Pemkab Rohil. Pihaknya berharap honorer tersebut bisa dipekerjakan kembali walaupun gaji diturunkan.

"Saya minta tolong Ombudsman datang ke sana, menangis masyarakat di sana. Kalau di Rohil kelaparan, Riau tentu akan malu. Kami Komisi II siap mengawasi dan mengawal terus agar dipertimbangkan nasib ribuan honorer ini," ujarnya.

Keprihatinan senada juga disampaikan Komisioner Ombudsman RI Ahmad Su'adi. Ahmad Su'adi mengatakan pihaknya belum mengetahui perihal kebijakan merumahkan honorer tersebut. Menurutnya laporan dari Tabrani Maamun itu akan menjadi bahan koreksi mereka.

"Kami belum dapat laporan, hanya saja jika memang itu ada, tentunya akan menjadi bagian dari koreksi kami," ujar Ahmad Su'adi
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Ahmad Fitri menyatakan tugas Ombudsman sendiri menampung laporan dari masyarakat namun tidak menutup kemungkinan Ombudsman juga akan jemput bola.

Apalagi informasi yang dijelaskan Tabrani Maamun kepada Ombudsman juga pelayanan pemerintah di Rohil terhenti akan merumahkan pegawai honor ini, sehingga perlu Ombudsman turun ke lapangan. "Apalagi sempat layanan pemerintah terhenti, jadi kami akan turun dalam waktu dekat," ujarnya. (sr5, in)