BANGKINANG,situsriau.com- Pj Bupati Kampar H. Hambali, SE.MH menerima audiensi tokoh masyarakat  dan Ninik Mamak terkait dengan permasalahan lahan yang masih terjadi antara masyarakat dengan perusahaan Ayau di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Kampar, Selasa (23/1/2024).

Dalam kunjungan ini, Tokoh Masyarakat  Kampar Jefri Noer mengatakan bahwa dirinya mewakili atas nama masyarakat untuk menyampaikan permasalahan sangketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan ayau yang saat ini masih terjadi konflik.

Dirinya berharap permasahan ini segera mendapatkan solusi sehingga apa yang menjadi hak masyarakat dan juga perusahan dapat untuk dipastikan.

Selanjutnya, Datuok Maharajo Besar Kenegerian Buluh Nipis Suardi didampingi Datuok lelosati Aswir menyampaikan bahwa selain permasalahan sangketa lahan ada juga ketidak singkronnya antara masyarakat, ninik mamak dengan Kepala Desa Kepau Jaya.

Datuk Suardi juga katakan, setiap kegiatan yang dilakukan ninik mamak tidak di dukung oleh kepala desa, hal ini di buktikan sewaktu ninik mamak memberikan petonggol atau portal untuk menghambat mobil pengangkut sawit perusahaan yang bukan menjadi hak perusahaan kemudian di bongkar oleh pihak Pemerintahan Desa beserta perangkat lain.

Menanggapi hal tersebut Pj Bupati Kampar H. Hambali SE.MM didampingi Asisten I Setda Kampar Ahmad Yuzar, MT. Kepala Badan Kesbangpol Kampar Mahadi, M.H. Kadis PMD Kampar Lukmansyah badoe, Kabag Hukum Khairuman. menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar kami sangat bersyukur atas kunjungan dari tokoh masyarakat dan ninik mamak sehingga permasalahan  yang terjadi pada masyarakat dapat kami ketahui.

 Kami dari pihak Pemerintah Daerah dalam permasalahan ini akan melihat dan juga berdiskusi dengan pihak terkait sehingga apa yang menjadi titik permasahan dapat dikita kaji dan dicari jalan keluar sehingga hal ini tidak menjadi permasalahan yang terus terusan terjadi.

kami dari Pemerintah berharap untuk Masyarakat, ninik mamak dan pihak perusahaan tidak ada mengambil keputusan sendiri sehingga terjadi hal hal yang dapat merugikan pihak tertentu,  kami dari Pemerintah juga akan berusaha mencari titik Temu bagaimana Permasalahan ini Damai dan tidak ada yang dirugikan baik dari pihak masyarakat maupun pihak perusahaan***