Pemkab Kuansing Sebaiknya Penuhi Undangan DPRD, Jangan Berkoar-koar di Media

Advetorial Kuantan Singingi - - Kamis, 22/11/2018 - 20:38:49 WIB

TERKAIT:


	Ribuan Warga Padati Lokasi Open House Bupati Kuansing Bupati Kuansing Safari Ramadan Sekaligus Buka MTQ di Kenegarian Teluk Kuantan Warga Kuansing Antusias Sambut Piala Adipura, Bupati pun Rela Hujan-Hujanan

TELUK KUANTAN, situsriau.com - Pernyataan wakil bupati Kuantan Singingi, Halim di salah satu media online terkait dana Silpa yang ditinggalkan oleh pemerintahan periode sebelumnya pada saat peralihan pimpinan daerah tahun 2016 lalu dinilai kurang bijak oleh Jefriantoni, anggota DPRD Kuansing dari fraksi Demokrat.

"Sebaiknya pak Wabup selaku pimpinan daerah tidak membuat pernyataan seperti itu di media, itu nantinya akan membentuk opini liar di masyarakat,"ujar Jefriantoni saat berbincang dengan wartawan, Kamis (22/11/18) di gedung DPRD Kuansing.

Menurut Wakil rakyat asal Kecamatan Pangean ini, sebelumnya DPRD Kuansing sudah mengundang pihak pemerintah yaitu Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris daerah, BPKAD untuk duduk bersama membahas semua permasalahan yang ada, termasuk juga kejelasan dana silpa ini yang sekarang ramai diperbincangkan di masyarakat.

"Tapi kan mereka tak satupun yang hadir memenuhi undangan ini tanpa alasan yang jelas, malah justru membuat statmen di media, ini tentu sangat tidak bijak,"ujarnya.

Menurut Jefriantoni, DPRD mempunyai data yang jelas terkait permasalahan ini."Oleh sebab itu kita harap Bupati, Wabup, Sekda dan BPKAD agar hadir kiranya memenuhi undangan kita supaya persoalaan ini tidak melebar kemana-mana,"kata Jefriantoni.

Seperti pada pemberitaan sebelumnya di salahsatu media online, Wabup Halim menyatakan bahwa uang dana silpa yang ditinggalkan oleh pemerintahan periode sebelumnya pada saat peralihan pimpinan daerah 2016 lalu itu tidak ada. Hal ini bertolak belakang dengan pernyatan ketua DPRD, Andi Putra yang menyatakan bahwa pemerintahan periode sebelumnya telah meninggalkan dana silpa lebih kurang Rp 90 miliar untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru dan tiga pilar, namun tidak dibayarkan oleh pemerintahan Mursini-Halim saat itu.(Uta)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----