JAKARTA,situsriau.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) menganggap Golkar saat ini dalam kondisi tidak baik menyusul status ketua umumnya, Setya Novanto, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Wakil Presiden itu pun menyarankan Golkar menggelar Musyawarah Nasional (Munas).

Novanto yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dicegah bepergian ke luar negeri untuk enam bulan sejak 10 April 2017 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencekalan itu terkait kasus e-KTP yang sedang ditangani komisi antirasuah.

"Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, karena ketua umumnya sudah dicekal. Dan apabila ada perkembangan lain lagi, tentu partai harus mempunyai pemimpin yang baiklah," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (25/4/17).

JK mengatakan, Golkar punya prosedur yang bisa digunakan untuk keluar dari masalah yang dihadapi saat ini. Yaitu, menunjuk seorang pelaksana harian yang menjalankan tugas ketua partai. Mekanisme lainnya adalah Munas Luar Biasa atau Munas.

Namun, jika Munaslub yang digunakan, maka ketua terpilih hanya akan bertugas di sisa masa periode jabatan, yakni dua tahun. "Karena itu mungkin perlu sekaligus Munas saja, tapi tentu waktunya ditentukan oleh Golkar sendiri. Supaya menghematlah," kata JK.

Apalagi, di periode ini, Golkar telah mengadakan Munaslub. "Jangan tiap kali ada Munaslub," kata JK.

Politikus Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan, pihaknya tengah melakukan konsolidasi internal ihwal dugaan keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP. Menurutnya, dalam hal kasus hukum yang terjadi, pengurus mesti lebih dulu menyelamatkan partai. "Partai harus diselamatkan. Ini sedang proses," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menilai tak ada dasar untuk menyelenggarakan Munaslub untuk menyikapi dugaan keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP.

"Tidak ada dasar untuk melakukan Munaslub. Apalagi masih berazas praduga tak bersalah. Kami belum tahu apa yang akan terjadi," katanya.

Sementara itu, politikus muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, kasus e-KTP telah menggerus kredibilitas Novanto sebagai Ketum Golkar. "Dengan demikian, pergantian pemimpin tidak bisa ditawar lagi," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham membantah akan ada Munas dan perpecahan di tubuh Golkar. "Tidak ada, kami solid," ujarnya.

Begitu juga dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie atau Ical. "Belum ada rencana adanya Munas," tegasnya.

Dalam dakwaan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Irman, dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dukcapil Kemendagri, Sugiharto, untuk kasus e-KTP, nama Novanto sering muncul sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pengadaan e-KTP dengan total anggaran Rp5,95 triliun itu.

Novanto membantah menerima aliran dana proyek pengadaan e-KTP. Pernyataan itu diucapkan Novanto kepada majelis hakim saat bersaksi dalam sidang keenam kasus e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 6 April 2017. "Betul (tidak terima uang). Yakin, Yang Mulia," katanya. (sr5, in)