PEKANBARU, situsriau.com- Deklarasi dukungan kepada Joko Widodi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden periode 2019-20124 menimbulkan pro kontra ditengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau mengatakan deklarasi Kepala Daerah se-Riau Rabu, (10/10/2018) tidak etis, kendati hal tersebut tidak menyalahi aturan.

"Terkait bupati/walikota yang menandatangani surat dukungan dan menuliskan jabatannya sebagai walikota/bupati, saya nilai tidak etis. Walaupun sebenarnya baru bisa dianggap menyalahi aturan yang sah, kalau ada stempel bupati/walikota masing-masing," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan.

Meskipun begitu, menurut Rusidi, kegiatan kepala daerah tersebut tidak dapat dikatakan menyalahi aturan, karena dalam penandatanganan, kepala daerah tidak menggunakan stempel bupati/walikota. "Sehingga diragukan bahwa oknum - oknum kepala daerah tersebut menggunakan simbol negara untuk mendeklarasikan dukungannya tersebut," ungkapnya.

Dipimpin Syamsuar, Bupati Siak yang juga Gubernur Riau terpilih, seluruh kepala daerah di Riau deklarasikan dukunf Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024.

"Dengan ini, semua pimpinan daerah di Riau mendukung sepenuhnya Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024," kata Syamsuar dalam acara deklarasi tersebut. (sr3,in)