PEKANBARU, situsriau.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau berharap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sudah turun sebelum Ramadhan pasca Perda BBM direvisi. Pemprov Riau melalui Biro Hukum dan HAM Setdaprov diminta pro aktif mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk segera merestui revisi tersebut agar bisa diberlakukan di Riau.

Salah seorang anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, proses evaluasi untuk revisi Perda kali ini sudah terlalu lama prosesnya.

"Biro hukum tidak bisa komunikasi ala kadarnya, kemudian sebut menunggu saja. Harus proaktif datang ke pusat cari tahu apa masalahnya. Ini demi kepentingan masyarakat Riau. Agar penurunan pajak pertalite tersebut dapat dilaksanakan sebelum Ramadhan," kata Husaimi, Kamis (10/5/18).

Disebutkan, biasanya hanya butuh waktu 14 hari kerja sudah selesai, karena itu, menurut Husaimi agak aneh saja jika sudah sekian lama sejak dikirimkan namun belum kunjung ada respon.

"Apalagi ini hanya revisi Perda, bukan buat baru. Biasanya kalau buat baru Perda pun cepat prosesnya, juga dua minggu. Mengapa untuk Perda pajak penurunan harga pertalite begitu sulit," imbuhnya.

Sebelumnya, DPRD Riau mempertanyakan lambatnya proses evaluasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah untuk penurunan pajak pertalite, yang sampai saat ini belum kunjung tuntas.

Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau, Husni Thamrin mengatakan pihak Pemprov Riau tidak bisa hanya menunggu saja, hasil evaluasi tersebut tuntas dan menanti kabar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau dan juga OPD terkait lainnya, menurut Husni Thamrin harus proaktif untuk menanyakan ke Kemendagri, terkait hasil evaluasi tersebut.

"Pihak Pemprov harus proaktif, jangan hanya menunggu saja. Barang kali ada kendala, itu harus ditanyakan, apa yang menyebabkan masih belum selesainya proses tersebut sampai sekarang," kata Thamrin kepada Tribun.

Sampai saat ini menurut Husni Thamrin masyarakat masih menunggu harga pertalite turun, setelah sebelumnya sempat bergejolak di kalangan mahasiswa yang beberapa kali turun demo.

"Ini sudah lama ditunggu oleh masyarakat. Sebagai penghasil minyak, sudah selayaknya masyarakat kita membeli dengan harga yang lebih murah. Bukan malah sebaiknya, yang termahal se-Indonesia," ulasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau, Ely Wardani saat dikonfirmasi terkait perkembangan evaluasi Perda Pajak Pertalite yang saat ini di Pemerintah pusat, menurutnya belum ada perkembangan.

"Sekarang masih di Kementerian Keuangan belum ada perkembangan," ujar Ely Wardani.

Saat ditanya kepada seorang Direktur di Kementerian Keuangan lanjut Ely Wardani juga belum dapat menjanjikan kapan bisa Tuntaskan Perda pajak Pertalite tersebut. "Saya komunikasi ke pusat melalui Direktur nya juga nggak ada kepastian, makanya kita tunggu sajalah," jelas Ely Wardani. (sr5, in)