PEKANBARU, situsriau.com - Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan sekitar Rp114 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 untuk pembayaran premi peserta bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Premi itu untuk 835 ribu jiwa.

"Anggaran Rp114 miliar itu untuk premi sekitar 835 ribu jiwa yang dibayarkan untuk warga miskin di Riau," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Nazir, Senin (21/1/19).

Ia menjelaskan dana tersebut diperuntukan bagi warga miskin di Riau yang sudah terintegrasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS. Skema pendanaannya adalah 50 persen ditanggung oleh Pemprov Riau, dan setengahnya lagi dari APBD kabupaten/kota berdasarkan jumlah warga miskin di masing-masing daerah.

"Sebenarnya total yang harus ditanggung untuk premi BPJS adalah sekitar Rp228 miliar, 50 persen oleh APBD provinsi dan sisanya 50 lagi dari penganggaran APBD 12 kabupaten/kota," katanya.

Mimi mengatakan, pada tahun ini anggaran dinas kesehatan di APBD 2019 mencapai Rp285 miliar terdiri dari Rp248 belanja langsung dan Rp37 miliar belanja tidak langsung.

Dengan demikian, besarnya alokasi pembayaran premi BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh APBD Riau setara 40 persen dari total anggaran dinas kesehatan. "Kita sudah alokasikan lebih dari 10 persen," ujarnya.

Ia mengakui masih ada warga Riau yang belum terdata atau terintegrasi ke program JKN-KIS karena berbagai sebab. Karena itu, warga miskin yang belum terlindungi oleh BPJS Kesehatan masih ditanggung dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

"Alokasi anggarannya sekitar Rp25 miliar. Jamkesda itu untuk layanan masyarakat miskin di luar yang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan," kata Mimi. (sr5, in)